SURABAYA – Dinamika global yang semakin kompleks membawa tantangan baru bagi pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tingkat kewilayahan. Perkembangan kejahatan transnasional, polarisasi digital, krisis lingkungan, dinamika politik pascapemilu, hingga meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik menuntut Polri untuk terus bertransformasi.
Berangkat dari kondisi tersebut, Peserta Didik (Serdik) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-67 Tahun Anggaran 2026, Reza Anugrah Arief Perdana, S.H., S.I.K., menuangkan sejumlah gagasan strategis melalui naskah penugasan penulisan blogspot bertajuk Pemolisian Kewilayahan dalam Menghadapi Tantangan Global.
Dalam tulisannya, Reza mengangkat lima tema utama yang menekankan pentingnya penguatan peran kepolisian kewilayahan sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan, melindungi masyarakat, serta menjawab berbagai perubahan lingkungan strategis.
Tema pertama mengangkat persoalan kejahatan transnasional di ruang domestik kewilayahan. Menurutnya, perkembangan jaringan kejahatan lintas negara, seperti peredaran narkotika internasional, penyelundupan senjata, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kini telah menjangkau hingga ke lingkungan masyarakat di daerah.
Kondisi tersebut menuntut jajaran Polres, Polsek, hingga Bhabinkamtibmas untuk memperkuat kemampuan deteksi dini melalui pendekatan intelijen berbasis pemolisian masyarakat. Pengenalan terhadap perubahan perilaku masyarakat, aktivitas mencurigakan di wilayah pesisir, serta indikasi perekrutan pekerja migran nonprosedural menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai kejahatan sejak tingkat lokal.
Selain itu, diperlukan sinergi dengan instansi maritim, imigrasi, otoritas pelabuhan, dinas tenaga kerja, serta pertukaran informasi antardaerah guna mempersempit ruang gerak jaringan kejahatan terorganisasi.
Tema kedua membahas pemolisian wilayah menghadapi polarisasi digital. Perkembangan media sosial, kecerdasan buatan, dan teknologi informasi telah menciptakan tantangan baru bagi pemeliharaan kamtibmas. Penyebaran hoaks, propaganda radikal, ujaran kebencian bernuansa SARA, hingga provokasi digital berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
Dalam menghadapi ancaman tersebut, kepolisian kewilayahan perlu mengembangkan patroli siber secara terstruktur, meningkatkan kemampuan deteksi sentimen publik digital, serta memberikan klarifikasi secara cepat dan akurat terhadap informasi yang menyesatkan.
Upaya preventif juga harus diperkuat melalui literasi digital di lingkungan sekolah, kampus, dan masyarakat. Dengan demikian, kehadiran polisi di ruang digital tidak hanya berfungsi merespons gangguan, tetapi juga membangun ruang publik yang sehat, aman, dan bebas dari provokasi.
Selanjutnya, tema ketiga mengangkat Green Policing dalam mengawal investasi berkelanjutan dan keadilan lingkungan. Reza menyoroti pentingnya peran kepolisian dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi, keamanan investasi strategis, perlindungan lingkungan hidup, dan hak-hak masyarakat lokal.
Menurutnya, dukungan Polri terhadap investasi tidak boleh dimaknai sebagai keberpihakan terhadap kepentingan korporasi semata. Kepolisian harus tetap berdiri secara objektif dan adil, baik dalam memberikan perlindungan terhadap aset investasi maupun menindak tegas pelanggaran hukum lingkungan, seperti pencemaran limbah industri, deforestasi ilegal, dan perusakan sumber mata air.
Dalam penanganan konflik agraria maupun perselisihan antara pengembang dan masyarakat terdampak, pendekatan dialogis, mediasi berkeadilan, serta mekanisme restorative justice perlu dikedepankan guna mewujudkan penyelesaian yang transparan dan berorientasi pada keadilan sosial.
Tema keempat membahas merajut kohesi bangsa melalui harmoni sosial dan netralitas pascapemilu di tingkat tapak. Dinamika kontestasi politik berpotensi meninggalkan perbedaan dan polarisasi di tengah masyarakat, bahkan hingga lingkungan perkampungan.
Dalam konteks tersebut, kepolisian kewilayahan memiliki tanggung jawab penting untuk menjaga persatuan dan mencegah perbedaan pilihan politik berkembang menjadi konflik komunal.
Langkah cooling system perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, organisasi kepemudaan, dan tokoh masyarakat. Bhabinkamtibmas juga diharapkan menjadi agen perdamaian yang aktif membangun komunikasi, mempererat silaturahmi, serta mendorong kegiatan kebersamaan di tengah masyarakat.
Namun, seluruh upaya tersebut harus ditopang komitmen netralitas aparat kepolisian. Sikap profesional, tidak berpihak kepada kontestan politik mana pun, serta penegakan hukum secara adil menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat kohesi sosial.
Sementara itu, tema kelima menyoroti integritas pelayanan publik dalam menjawab ekspektasi global. Meningkatnya keterbukaan informasi membuat masyarakat semakin kritis terhadap kualitas pelayanan kepolisian. Transparansi, kepastian waktu, profesionalisme, sikap humanis, serta bebas dari praktik pungutan liar menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan kewilayahan.
Pelayanan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), penerbitan SIM, SKCK, pelayanan Samsat, hingga proses penyidikan merupakan representasi langsung wajah Polri di tengah masyarakat.
Karena itu, transformasi digital perlu terus diperkuat melalui sistem antrean berbasis aplikasi, pembayaran nontunai, serta keterbukaan informasi perkembangan penyidikan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara daring.
Meski demikian, digitalisasi harus tetap diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sikap santun, empati, kesabaran, dan responsivitas personel dalam memberikan pelayanan menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan publik (public trust).
Melalui kelima gagasan tersebut, Reza menegaskan pentingnya transformasi pemolisian kewilayahan yang adaptif, kolaboratif, humanis, dan berintegritas dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis.
Pemolisian kewilayahan tidak lagi cukup mengandalkan pola kerja konvensional dan reaktif, melainkan harus mampu mengintegrasikan kemampuan deteksi dini, pemanfaatan teknologi, penguatan kemitraan masyarakat, perlindungan lingkungan, pemeliharaan persatuan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Gagasan tersebut sekaligus menempatkan jajaran kepolisian di tingkat Polda, Polres, Polsek, hingga Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Dengan pendekatan yang tepat dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, kepolisian kewilayahan diharapkan mampu menjawab tantangan global sekaligus memastikan keamanan, keadilan, dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga mulai dari tingkat lokal.